Romel Masykuri**
MALANG – (5/5/2026) Suasana terasa hangat namun sarat refleksi. Dalam forum percakapan terarah yang diinisiasi oleh PCNU Kota Malang melalui Lakpesdam bersama pengurus MWC NU Blimbing, percakapan tidak sekadar bertukar gagasan, tetapi bagi saya pribadi juga menjadi ruang jujur untuk mengakui sejumlah tantangan yang selama ini mungkin terasa, namun belum terucap secara terbuka.
Diskusi ini berangkat dari satu kegelisahan yang sama: bagaimana memperkuat khidmah organisasi agar Nahdlatul Ulama di tingkat kota hingga ranting benar-benar berjalan dalam satu tarikan napas yang sama. Rupanya, satu persoalan mendasar mencuat ke permukaan, yaitu minimnya intensitas koordinasi struktural antara PCNU dan MWC NU.
Menurut saya, meskipun persoalan ini banyak ditemukan di berbagai tempat, baik NU maupun di luar NU, koordinasi yang intensif memang seharusnya menjadi urat nadi organisasi. Bahkan, berdasarkan pengakuan jujur para pengurus dan kami (di Lakpesdam) mengakui itu, relasi antara PCNU dan MWC NU tidak jarang bersifat insidental, lebih banyak muncul ketika ada agenda tertentu, bukan sebagai pola komunikasi yang terbangun secara rutin dan sistematis. Akibatnya, banyak program berjalan sendiri-sendiri, bahkan terkadang saling tidak diketahui.
Saya menganalogikan kondisi ini seperti satu keluarga, tapi jarang duduk bersama. Analogi ini menjadi cermin bahwa persoalan yang dihadapi bukan semata soal struktur, melainkan soal budaya organisasi. Tanpa komunikasi yang intens dan berkelanjutan, sulit membayangkan lahirnya sinergi yang kuat.
Minimnya koordinasi ini berdampak pada aspek lain yang tak kalah penting, yakni penataan kelembagaan di tingkat MWC NU, dan lembaga di bawahnya. Dalam diskusi, muncul “pengakuan” sekaligus otokritik bahwa penetapan lembaga di level MWC seringkali terasa dipaksakan untuk menyesuaikan dengan struktur lembaga yang ada di tingkat PCNU.
Secara normatif, keseragaman struktur memang memiliki tujuan untuk memudahkan koordinasi. Namun dalam realitas di lapangan, kondisi setiap MWC tidak selalu sama. Ada perbedaan kapasitas sumber daya manusia, teritorial-geografis, kondisi sosial masyarakat, hingga dinamika lokal yang tidak bisa diseragamkan begitu saja.
Ketika struktur lembaga “diturunkan” tanpa mempertimbangkan konteks lokal, yang terjadi bukan penguatan organisasi, melainkan justru beban administratif. Beberapa lembaga hanya ada secara formal, tetapi tidak memiliki aktivitas yang signifikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan kepercayaan internal terhadap efektivitas kelembagaan itu sendiri.
Percakapan jujur tadi malam, menurut saya telah membuka ruang kesadaran bahwa idealnya, penataan lembaga di tingkat MWC NU perlu lebih fleksibel dan kontekstual. Bukan berarti keluar dari garis besar organisasi, tetapi memberi ruang adaptasi agar lembaga benar-benar hidup dan berfungsi sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Sebetulnya ada hal lain yang tak kalah pentingnya. Berdasarkan percakapan yang “gayeng”, saya melihat persoalan klasik yang kerap muncul dalam banyak organisasi. Persoalam itu bernama ego sektoral. Dalam konteks ini, ego sektoral terlihat dalam cara pandang terhadap program kerja. Tidak jarang muncul penyebutan antara “program PCNU” dan “program MWC NU”. Bahkan, tak jarang saya mendengar penyebutan semacam ini juga terjadi di level PCNU: “program PCNU” dan program lembaga”. Belum lagi “program Banom”, dan seterusnya.
Cara pandang semacam ini, meski mungkin tidak disadari, perlahan menciptakan sekat-sekat yang menghambat kolaborasi. Program yang seharusnya bisa menjadi ruang kerja bersama, justru terkotak-kotak berdasarkan level struktural. Akibatnya, potensi besar organisasi tidak termanfaatkan secara maksimal.
Padahal, dalam semangat jam’iyyah, seharusnya tidak ada “dikotomi” tersebut. Program-program yang dirancang, baik di tingkat PCNU maupun MWC NU, pada hakikatnya adalah program Nahdlatul Ulama Kota Malang. Perbedaan hanya terletak pada pembagian tugas dan fungsi (tupoksi), bukan pada “kepemilikan” program.
Kesadaran ini menjadi salah satu poin penting yang mengemuka dalam forum percakapan tadi malam. Bahwa, yang perlu dibangun bukan sekadar koordinasi teknis, tetapi juga perspektif bersama tentang tata kelola dan tata laksana jam’iyyah. Ketika semua pihak melihat diri sebagai bagian dari satu entitas besar, maka sekat-sekat struktural akan mencair dengan sendirinya.
Dalam forum tersebut, semangat untuk memperbaiki keadaan juga terasa kuat. Para peserta tidak berhenti pada identifikasi masalah, tetapi mulai merumuskan arah perbaikan. Salah satu gagasan yang muncul adalah pentingnya membangun pola koordinasi yang lebih terstruktur dan berkala antara PCNU dan MWC NU.
Koordinasi tidak lagi cukup dilakukan secara insidental, tetapi perlu dijadwalkan secara rutin dengan agenda yang jelas. Mengenai ini, kita sesungguhnya sudah memiliki instrumen yang jelas dan menarik. Namanya “Naharul Ijtima” atau di beberapa tempat disebut “Lailatul Ijtima’”. Ada juga musyawarah kerja (Musker) yang menjadi forum koordinasi formal antara PCNU, MWC NU, bahkan juga PR NU. Jika instrumen ini dimaksimalkan, saya meyakini setiap program dapat dirancang bersama, dievaluasi bersama, dan dikembangkan secara kolektif.
Selain itu, diperlukan keberanian untuk melakukan penataan ulang kelembagaan di tingkat MWC NU secara lebih realistis. Pendekatan yang digunakan tidak lagi semata-mata struktural, tetapi juga berbasis kebutuhan dan potensi lokal. Dengan cara ini, setiap lembaga benar-benar menjadi ruang kerja yang hidup, bukan sekadar formalitas organisasi.
Lebih jauh lagi, percakapan tadi malam juga menegaskan pentingnya membangun budaya organisasi yang kolaboratif. Ego sektoral perlu digantikan dengan semangat kolektif, di mana keberhasilan satu bagian organisasi dipandang sebagai keberhasilan bersama.
Dalam konteks ini, forum seperti tadi malam menjadi sangat strategis untuk terus dihidupkan, agar organisasi tidak kehilangan arah dan tetap responsif terhadap dinamika internal maupun eksternal.
Menutup diskusi, saya mencatat satu kesan yang tertinggal kuat. Bahwa, sinergi tidak lahir dari struktur semata, tetapi dari kesadaran bersama. Struktur bisa disusun sebaik mungkin, tetapi tanpa komunikasi, fleksibilitas, dan kerendahan hati untuk bekerja bersama, semua itu akan sulit berjalan.
Percakapan jujur seperti ini mungkin hanya satu langkah kecil, tetapi ia membuka jalan menuju sesuatu yang lebih besar: Nahdlatul Ulama Kota Malang yang lebih terintegrasi, adaptif, dan solid dalam mengemban khidmah kepada umat. Yuk, mulai sekarang, biasakan menyebut dengan istilah “Program NU Kota Malang”. Wallahu a’lam.
**Pengurus Lakpesdam NU Kota Malang dan Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya
