Oleh: Muhammad Imbaarothur Mowaviq
(Pengurus Lakpesdam NU Kota Malang & Dosen Politeknik Negeri Malang)
Setelah beberapa kali putaran diskusi dengan empat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU), kali ini bagian saya dan tim untuk memfasilitasi diskusi dengan MWC NU Klojen, yang terjadwal di pungkasan.
Seperti biasa, sebagaimana kegiatan NU yang lain, forum diawal dengan pembacaan tawasul kepada muassis dan muharrik NU. Di semua tingkatan. Kami, tim Lakpesdam dan beberapa pengurus harian MWC NU Klojen duduk melingkar bersama. Setelah pembacaan tawassul, saya membuka sesi diskusi dengan menyampaikan laporan singkat tentang kinerja PCNU selama periode 2022-2025.
Setelah itu, saya mencoba menahan diri untuk tidak banyak bicara. Tugas saya hanya satu: mendengarkan.
Diskusi belum lama dimulai ketika seorang pengurus MWC NU Klojen langsung menyentuh titik yang tampaknya sudah lama mengganjal. “Banyak program yang direncanakan, tapi akhirnya hanya mengendap di acara konferensi atau Musker,” ungkapnya.
Kami dari Lakpesdam hanya menyimak dan tidak membantah. Justru beberapa peserta melanjutkan dengan nada yang sama: ke depan, PC NU Kota Malang diharapkan tidak terulang lagi dengan pola dan persoalan yang sama. Sebuah harapan yang menurut saya terdengar sederhana, namun menyimpan kegelisahan yang mendalam soal pembaruan kepemimpinan dan keseriusan dalam eksekusi program.
Saya kemudian sengaja membuka ruang untuk isu yang lebih besar. Dan jawabannya tidak mengecewakan.
Peserta menyoroti pentingnya kajian isu nasional serta pemetaan politik daerah dan nasional. “Katanya kembali ke Khittah NU,” kata salah seorang pengurus dengan nada setengah bertanya, “tapi PC sendiri tidak solid. Pengarahan di atas tidak sama dengan pelaksanaan di lapangan.”
Keprihatinan ini, menurut saya, bukan sekadar keluhan terhadap tata kelola birokrasi internal PCNU. Ini adalah pertanyaan mendasar tentang identitas gerakan: apakah NU benar-benar berpijak pada khittah-nya, ataukah wacana itu hanya beredar di forum-forum resmi tanpa membumi ke tingkat MWC dan ranting? Jawabannya menjadi “pekerjaan rumah” semua fungsionaris PCNU Kota Malang ke depan. Terutama, pimpinan Syuriah dan Tanfidziyahnya.
Satu tema yang berulang kali muncul adalah soal ketegasan. PCNU dalam beberapa tahun terakhir dinilai kurang responsif terhadap persoalan di jamiyah, terutama di tengah masyarakat urban yang dinamikanya bergerak cepat.
“Masyarakat kota punya masalah yang berbeda. Mereka butuh respons yang cepat dan tepat,” ujar salah satu pengurus harian. Saya melihat tdak ada tuntutan yang berlebihan di sini. Hanya harapan agar PCNU hadir bukan sekadar seremonial, semisal pengajian dan majelis rutinan, tetapi benar-benar menjadi solusi atas problem nyata yang ada di lapangan.
Ketika saya membuka sesi tentang harapan terhadap kegiatan turun ke bawah (turba) PCNU, suasana semakin hidup.
Salah satu fungsionaris Tanfidziyah menyebut, “Turba ke depan jangan hanya diisi pengajian yang sebetulnya bisa dilakukan sendiri oleh MWC,” katanya. Sarannya jelas, turba harus lebih berorientasi pada isu-isu lokal dan nasional yang menghasilkan keputusan nyata dan berdampak langsung pada warga-jamaah NU.
Di sisi lain, ada pula yang berharap PCNU menghadirkan kegiatan akbar. Terutama yang menyangkut kegiatan ekonomi. Kegiatan yang tidak hanya mengumpulkan massa, tetapi meninggalkan dampak konkret bagi jamaah dan pengurus MWC sendiri.
Di tengah diskusi, saya menangkap sesuatu yang terasa seperti kerinduan, bukan sekadar kritik. Bahwa, hubungan kelembagaan antara PC dengan MWC dan ranting perlu ditingkatkan. Ini menurut saya mendesak dan paling penting. Hal ini diikuti dengan harapan agar PCNU memberikan perhatian lebih kepada MWC NU, termasuk mendukung penyelesaian problem internal yang selama ini dibiarkan menggantung.
Pelatihan karakter kepemimpinan juga diminta untuk benar-benar diturunkan. Bukan berhenti di tingkat PC, tetapi mengalir hingga ke pengurus MWC dan ranting.
Catatan penting lainnya, sebagai momen paling reflektif dalam diskusi terjadi ketika seorang pengurus senior bercerita kondisi PC NU di era KH. Dahlan Tamrin.
Menurut cerita pengurus senior tersebut, PCNU di era KH. Dahlan Tamrin semua pengurus harian, baik Syuriah maupun Tanfidziyah mayoritas berlatar belakang pergerakan. Faham dan memikirkan betul kondisi warga-jamaah NU. Program dirasakan hingga level struktur paling bawah, PRNU atau PARNU.
Pengurus senior tersebut melihat kondisi PCNU setelah era KH. Dahlan Tamrin berbeda. Yaitu, didominasi oleh kalangan akademisi yang tak memiliki latar belakang dunia pergerakan. Pun demikian juga dari kalangan profesional yang tak berlatarbelakang pergerakan. Mereka menyebut, non muharrik. Akibatnya, program selesai di rapat dan koordinasi, tapi tidak bergerak ke mana-mana.
Menurut saya, fungsionaris senior tersebut tidak sedang menyalahkan akademisi yang non muharrik tersebut. Jika bisa disebut, ia sedang mengingatkan bahwa orientasi organisasi dan kepemimpinan mengalami perubahan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terutama era KH. Dahlan Tamrin. Ke depan, imbuh pengurus senior tersebut, PCNU diharapkan merangkul kader-kader yang benar-benar memiliki potensi. Baik pegiat sosial, ekonom, maupun tokoh-tokoh pesantren. Tujuannya agar semuanya bisa bersinergi dalam satu gerak yang utuh.
Ketika forum mulai memasuki penghujung, saya merangkum satu kata yang paling sering tersirat sepanjang diskusi: rindu.
MWC NU dan ranting merindukan turba yang dilakukan PCNU bukan turba yang datang untuk dilihat dan difoto, melainkan turba yang hadir untuk mendengar, memutuskan, dan bergerak bersama.
Sebagai catatan akhir, saya dan tim melihat bahwa, meskipun diskusi bersama MWC NU tidak menghasilkan resolusi resmi atau tidak ada dokumen yang ditandatangani, namun dari lingkaran kecil itu, saya dan tim membawa pulang sesuatu yang lebih berharga yakni peta kegelisahan akar rumput. Sebuah kegelisahan yang selama ini mungkin belum cukup didengar.
