MALANG – (11/11/2026) Komitmen membangun kemaslahatan umat melalui instrumen filantropi Islam kembali diwujudkan melalui pelaksanaan Ikrar Wakaf atas sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Abimanyu, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Tanah tersebut diwakafkan oleh Bapak Bambang Irianto, Ketua RW 23 Glintung sekaligus inisiator gerakan lingkungan Glintung Go Green, untuk pembangunan masjid yang diberi nama Masjid An-Nur.
Peristiwa ini memiliki makna strategis, tidak hanya dalam konteks penyediaan sarana peribadatan, tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap pembangunan kehidupan masyarakat. Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Melalui pengelolaan yang tepat, wakaf memiliki potensi untuk menjadi sumber daya sosial yang produktif serta memberikan kontribusi berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan ikrar wakaf tersebut dihadiri oleh Dr. H. M. Anas Fauzi An Nachrowi, selaku Kepala KUA Kecamatan Blimbing; Bapak Imam Marsudi, selaku Ketua Takmir Masjid An-Nur; Bapak Bayu, selaku Ketua RT 14; serta Bapak Ahla Jazuli, selaku Wakil Ketua Pengurus Cabang Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (PC LWP NU) Kota Malang.
Dalam kesempatan tersebut, Bapak Ahla Jazuli menyampaikan arahan dan perspektif strategis mengenai pentingnya penguatan tata kelola perwakafan. Terdapat dua isu fundamental yang menjadi perhatian, yaitu penguatan administrasi dan legalitas aset wakaf serta pengembangan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.
Pertama, penguatan administrasi, legalitas, dan perlindungan aset wakaf.
Administrasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang tertib, transparan, dan akuntabel. Setiap proses perwakafan harus didukung dengan dokumentasi dan pencatatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup kejelasan identitas wakif, nazir, harta benda yang diwakafkan, peruntukan wakaf, pelaksanaan ikrar wakaf, penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), hingga proses sertifikasi tanah wakaf.
Tertib administrasi tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pemenuhan aspek formalitas hukum, melainkan merupakan instrumen perlindungan terhadap keberlangsungan aset wakaf. Kepastian hukum menjadi prasyarat penting untuk mencegah terjadinya sengketa, penyalahgunaan, penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, maupun penyimpangan peruntukan harta benda wakaf.
Dengan demikian, profesionalisasi pengelolaan wakaf harus dimulai dari penguatan sistem administrasi dan dokumentasi yang memadai. Aset wakaf merupakan amanah umat yang harus dijaga eksistensi dan kebermanfaatannya lintas generasi.
Kedua, transformasi pengelolaan wakaf menuju pemberdayaan ekonomi umat.
Bapak Ahla Jazuli juga menekankan bahwa pengembangan wakaf ke depan perlu diarahkan pada paradigma yang lebih luas dan transformatif. Wakaf tidak semestinya hanya dipahami dalam kerangka penyediaan tanah untuk masjid, musala, makam, maupun fasilitas keagamaan lainnya. Lebih dari itu, wakaf memiliki potensi strategis sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan wakaf produktif merupakan salah satu pendekatan untuk mengoptimalkan manfaat aset tanpa menghilangkan substansi dan prinsip dasar wakaf. Aset wakaf dapat dikembangkan melalui kegiatan ekonomi yang produktif, sepanjang sesuai dengan ikrar wakaf, ketentuan syariah, serta peraturan perundang-undangan. Hasil pengelolaannya dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan usaha mikro, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Secara khusus, pengembangan wakaf perlu menjadi bagian dari agenda strategis pemberdayaan ekonomi warga Nahdlatul Ulama. Potensi aset wakaf yang tersebar di tengah masyarakat NU perlu diinventarisasi, dilindungi, dan dikembangkan melalui tata kelola kelembagaan yang profesional. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi aset yang bersifat statis, tetapi dapat bertransformasi menjadi sumber daya ekonomi umat yang memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, masjid juga perlu diposisikan sebagai pusat pengembangan peradaban umat (center of civilization). Masjid bukan hanya menjadi pusat aktivitas ritual dan spiritual, melainkan juga dapat dikembangkan sebagai pusat pendidikan, dakwah, pelayanan sosial, penguatan solidaritas, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Integrasi fungsi keagamaan dan sosial-ekonomi tersebut akan menjadikan masjid lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan lingkungan.
Wakaf dan Pembangunan Peradaban Masyarakat
Pembangunan Masjid An-Nur diharapkan tidak berhenti pada terwujudnya bangunan fisik sebagai sarana peribadatan, tetapi juga menjadi titik awal pengembangan kelembagaan keagamaan yang memiliki orientasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi antara wakif, nazir, pemerintah melalui KUA, takmir masjid, organisasi keagamaan, dan masyarakat sekitar.
Apresiasi dan penghargaan patut disampaikan kepada Bapak Bambang Irianto atas komitmen dan kepeduliannya dalam mewakafkan tanah untuk kepentingan umat. Kiprah beliau sebagai inisiator gerakan Glintung Go Green menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat dapat dilakukan melalui kepeloporan, kepedulian lingkungan, dan partisipasi sosial. Wakaf tanah untuk pembangunan Masjid An-Nur merupakan kelanjutan dari semangat pengabdian tersebut dalam dimensi spiritual dan sosial keagamaan.
Peristiwa ikrar wakaf ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf tidak cukup diukur dari jumlah aset yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari kualitas tata kelola, keberlanjutan pengelolaan, serta besarnya manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Pada akhirnya, wakaf harus ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan umat. Melalui administrasi yang tertib, pengelolaan yang profesional, dan orientasi pemberdayaan yang produktif, wakaf dapat menjadi salah satu pilar penguatan kemandirian ekonomi umat, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Wakaf bukan sekadar pengalihan kepemilikan harta untuk kepentingan ibadah, melainkan investasi sosial dan spiritual jangka panjang dalam membangun kesejahteraan, kemandirian, serta peradaban umat.
Pengurus Cabang Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Kota Malang
