Oleh: Isroqunnajah (Ketua PCNU Kota Malang masa khidmat 2017–2022 dan 2022–2027)
Dinamika politik elektoral nasional acap kali meninggalkan rekam jejak emosional yang cukup dalam, tak terkecuali di tubuh organisasi keagamaan terbesar seperti Nahdlatul Ulama. Setelah melewati pusaran kontestasi nasional yang sempat memicu riak dan ketegangan internal, kini warga NU, khususnya para kiai akar rumput, para masayik, dan pengasuh pondok pesantren, merindukan satu hal yang sangat mendasar: lahirnya iklim suksesi kepemimpinan yang teduh dan menyejukkan. Jelang gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, harapan agar permusyawaratan tertinggi jam’iyah ini berlangsung damai, sejuk, dan bermartabat bergema kian nyaring dari pelataran pesantren hingga pengurus ranting.
Muktamar ke-35 hendaknya tidak dikerdilkan sekadar menjadi panggung arena kontestasi politik kekuasaan semata, apalagi menjadi ajang polarisasi figur calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Sebaliknya, muktamar harus benar-benar menjelma sebagai “Muktamar Peradaban”, sebuah forum pemikiran luhur yang memancarkan keteladanan spiritual, kedalaman ilmu, serta visi kebangsaan dan kemanusiaan. Jam’iyah ini sejatinya tidak pernah kekurangan stok pimpinan yang cerdas, tetapi saat ini yang paling dirindukan oleh akar rumput adalah sosok kepemimpinan yang mempersatukan, mengayomi, serta mampu merajut kembali kohesi sosial yang sempat terganggu di seluruh lini Nahdliyin.
Salah satu kekhasan utama yang membuat Nahdlatul Ulama senantiasa dicintai oleh jemaahnya adalah tradisi kebersamaan yang hangat, penuh keakraban, dan diwarnai kelakar segar khas pesantren. Sebuah kultur yang akrab kita sebut sebagai ger-geran. Kultur ger-geran ini bukan sekadar gurauan tanpa makna, melainkan manifestasi nyata dari keikhlasan, kerendahan hati, dan kedewasaan spiritual dalam berorganisasi. Ketika perbedaan pendapat disikapi dengan kelapangan dada dan humor yang arsitektural, sekat-sekat ketegangan pun melebur menjadi kehangatan silaturahmi.
Namun, belakangan ini, kekhasan yang sangat manusiawi tersebut kerap terancam oleh hadirnya budaya gegeran—perselisihan terbuka yang dipicu oleh faksionalisme kelompok dan syahwat politik pragmatis. Polarisasi dukungan yang terlalu tajam hanya akan merobek tenun persaudaraan sesama Nahdliyin (ukhuwah nahdliyyah). Oleh karena itu, tugas utama dan krusial dari kepemimpinan PBNU mendatang adalah mengikis habis faksionalisme tersebut dan mengembalikan roh jam’iyah pada kultur aslinya: merawat persatuan (jam’iyyatut ta’lif) dengan balutan ger-geran yang menyejukkan, ketimbang gegeran yang melukai hati warga Nahdliyin.
Sebagai pengurus di tingkat daerah, khususnya di PCNU Kota Malang, kami merasakan betul betapa riak dan dinamika di tingkat pusat sangat memengaruhi ketenangan warga di akar rumput. Jamaah di pelosok desa dan perkotaan pada dasarnya tidak terlalu merisaukan siapa figur yang duduk di kursi kepengurusan, selama para pemimpinnya mampu menjaga marwah organisasi dan memberikan rasa pengayoman yang tulus. Kepemimpinan yang sejuk di tingkat nasional tentu akan memberikan efek domino yang sangat positif hingga ke tingkat cabang, majelis wakil cabang, hingga pengurus ranting.
Mengusung cita-cita besar “Muktamar Peradaban” berarti mendudukkan Nahdlatul Ulama pada maqam atau kedudukannya yang sejati. Muktamar bukan arena transaksional bagi-bagi pengaruh atau jabatan, melainkan panggung utama untuk merumuskan langkah strategis peradaban Islam Nusantara dan kontribusinya bagi dunia internasional. NU memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam merespons berbagai krisis global, perubahan iklim, transformasi digital, serta pergeseran geopolitik dunia. Semua agenda besar dan strategis ini hanya bisa didiskusikan secara jernih apabila suasana muktamar steril dari kebisingan dan desakan politik praktis.
Gagasan peradaban yang ditawarkan NU harus selalu berakar kokoh dari kearifan lokal pesantren. Pesantren selama ratusan tahun telah terbukti menjadi benteng utama nilai-nilai perdamaian, toleransi, kesederhanaan, dan gotong royong. Nilai-nilai luhur inilah yang sepatutnya dieksportasi menjadi narasi global melalui Muktamar Peradaban. Sungguh menjadi sebuah ironi apabila organisasi yang bercita-cita menggemakan perdamaian dan peradaban dunia justru sibuk dengan percekcokan internal hanya demi meraih tampuk pimpinan jam’iyah.
Oleh sebab itu, kesadaran kolektif dari seluruh peserta muktamar baik dari Pengurus Wilayah maupun Pengurus Cabang seluruh Indonesia sangatlah krusial. Pengurus di tingkat cabang harus memiliki komitmen moral yang sama untuk tidak membawa kepentingan politik luar ke dalam arena muktamar. Kita semua harus bersatu membentengi muktamar dari segala bentuk intervensi transaksional yang dapat merusak niat suci berkhidmat kepada jam’iyah dan para ulama.
Dalam kerangka menjaga marwah luhur tersebut, keberadaan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam penetapan Rais Aam menjadi instrumen yang sangat vital dan strategis. Sistem AHWA dirancang bukan sekadar sebagai prosedur teknis pemilihan, melainkan sebagai penanda penghormatan tertinggi terhadap kedalaman ilmu, integritas spiritual, serta kebijaksanaan para kiai senior (ulama khos). Melalui AHWA, kepemimpinan tertinggi NU diserahkan sepenuhnya kepada para ulama yang telah selesai dengan urusan keduniaan, ulama yang dipandang memiliki basyirah (pandangan batin jernih) dan keteladanan moral yang tidak diragukan lagi.
Namun, efektivitas dan kesucian sistem AHWA sangat bergantung pada kejujuran dan sterilitasnya dari tarikan kepentingan politik pragmatis. Sistem yang mulia ini harus benar-benar dilindungi dari praktik transaksional maupun tekanan dari faksi-faksi tertentu. Para kiai senior yang terpilih dalam anggota AHWA dituntut untuk bekerja semata-mata atas dasar istikharah, keikhlasan, dan tanggung jawab penuh kepada Allah SWT serta para muassis (pendiri) NU.
Menjaga kemurnian proses AHWA adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya menjaga marwah luhur Hadratussyaikh KH Muhammad Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Bisri Syansuri, dan para muassis lainnya. Para pendiri NU mendirikan organisasi ini dengan tirakat panjang, doa yang khusyuk, dan pengorbanan yang tidak terhingga. Menodai muktamar dengan syahwat kekuasaan sama artinya dengan mencederai amanah dan warisan suci para muassis.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama adalah momentum emas untuk membuktikan kepada dunia bahwa NU adalah organisasi yang matang, dewasa, dan sarat nilai-nilai peradaban luhur. Kepemimpinan NU yang sejati tidak pernah lahir dari ambisi pribadi atau rekayasa politik instan, melainkan dari kepasrahan, keikhlasan, dan panggilan khidmah yang tulus untuk melayani umat (khadimul ummah).
Sebagai bagian dari warga Nahdliyin, mari kita songsong Muktamar ke-35 dengan dada lapang, doa yang tulus, serta semangat persaudaraan yang kokoh. Kita titipkan harapan besar ini kepada para kiai dan utusan yang akan bersidang di arena muktamar kelak: hadirkanlah suksesi yang teduh, rawatlah harmoni kebangsaan, dan jagalah marwah jam’iyah. Dari muktamar yang sejuk inilah, cahaya peradaban Nahdlatul Ulama akan memancar makin terang, menaungi bangsa dan menginspirasi dunia. Wallahu a’lam.
