NUMUDA.com – Setelah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait Full Day School (FDS) yang memuat aturan sekolah lima hari dengan waktu delapan jam di sekolah menuai berbagai protes hingga akhirnya dicabut, kini episodenya masih terus berlanjut. Masa penantian akan Peraturan Presiden yang dijanjikan oleh Joko Widodo diwarnai oleh berbagai aksi dan literasi yang secara tegas maupun halus menolak kebijakan FDS. Aksi warga Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga di tingkatan-tingkatan partai Kebangkitan Bangsa serta PPP menyatakan tegas penolakan terhadap Full Day School (FDS) sebab dinilai mematikan madrasah Diniyah.
Tepat dua hari lalu, presiden Joko Widodo kemudian memberikan pernyataan menegaskan bahwa FDS tidak wajib dilakukan di setiap sekolah.
“Ini untuk kedua kalinya ingin saya sampaikan mengenai lima hari sekolah. Perlu saya sampaikan, perlu saya tegaskan lagi bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah. Jadi, tidak ada keharusan full day school, supaya diketahui,” ucap presiden saat melakukan kunjungan ke SMPN 7 Jember.
Hal serupa juga dinyatakan beliau melalui akun Facebook dan Twitter resminya. Pada sisi lain, Din Syamsuddin mengatakan bahwa konsep FDS harus dipahami secara benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pada masyarakat. Sementara itu, meski presiden mengatakan FDS tidak wajib, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menyanggah dan menyatakan bahwa meski tidak wajib, banyak sekolah yang melaksanakan sistem tersebut karena gengsi terhadap atasan.
sumber : liputan6.com, kompas.com
